Ketua DPD Topan RI Meminta Bawaslu Untuk Menindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran KPU Waykanan

0

JURNALLAMPUNG.COM –  Adanya kisruh dalam pemilihan anggota Adhoc KPU Way Kanan, Ketua DPD TOPAN RI Way Kanan Sahrizal angkat bicara dan mengungkapkan bahwa  pihak DKPP Pusat harus turun tangan untuk poermasalahan ini

“ LSM TOPAN RI meminta pihak DKPP pusat harus turun kelapan ngekroscek data data di lapangan hal ini demi terselenggaranya pemilu jujur dan adil,”Punkas Syahrizal.

“ kalau cara lama ini masih tidak ditindak secara serius maka kami sangat menyakini pemilu kedepan tidak berjalan dangan adil apa lagi infonya kami terima banyak isu isu titipan dari ormas ormas agama yang memang sudah terbiasa menitipkan dan itu sudah terjadi sejak lama”,” tambahnya.

Baca Juga  SMA Negeri 1 Pulau Panggung Adakan Kegiatan Last Ceremony

“Maka sekali lagi saya selaku ketua DPD LSM TOPAN-RI memìnta bawaslu bisa melaporkan keluhan keluhan masyarakat, terkait perekrutan ini terkesan carut marut akibat intimidasi dari lembaga yang kompeten dan punya potensi menekan lembaga independen ini dalam hal KPU baik pusat mau daerah,”Tutup Syahrizal

diterangkan bahwa Perekrutan dan pelantikaan PPK Way Kanan yang dilakukan oleh KPU Way Kanan masih meninggalkan berbagai permasalahan dan ditengarai cacat hukum, karena diduga ada PPK yang dilantik, saat mendaftar sebagai calon PPK menggukan KTP Kecamatan yang bukan Kecamatan
tempatnya akan bertugas , hal itu melanggar PKPU 8 tahun 2022 bab 5 tentang persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, dipasal 35 huruf F yang menyatakan harus berdomisili dalam wilayah kerja PPK PPS, dan KPPS,
Selain itu perekrutan tenaga adhoc oleh KPU Way kanan juga diduga melanggar UU No 7 tahun 2017 pada paragaraf 6 tentang persyaratan, tepatnya dipasal 72 huruf F yang berbungi “ Berdomisili dalam wilayah kerja, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN

Baca Juga  Hadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024 di KPU Way Kanan, Polisi Siapkan Pengamanan Meminimalisir Gangguan Kamtibmas .

Terpisah Ketua Bawaslu Waykanan Yessi Karnainsyah Mengatakan ” Akan kami pelajari dugaan pelanggarannya,atau bisa di sampaikan langsung ke bawaslu kabupaten way kanan “Kata Yessi

Dan Dalam proses seleksi tenaga adhoc tentu ada aturannya,mulai dari uu 7 tahun 2017 sampai dengan turunan nya,kalau bawaslu kan ada perbawaslu dan juknisnya,begitu juga kpu pada turunan peraturan kpu dan juknisnya”Tutup nya (FERDY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *