Jurnallampung.com, – Pakistan dan Iran menuduh Amerika Serikat serta Israel sebagai pembohong setelah muncul klaim bahwa Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata. Tuduhan tersebut diduga kuat sebagai upaya membenarkan serangan Israel ke Lebanon yang justru terjadi setelah gencatan senjata disepakati.
Kementerian Luar Negeri Pakistan dengan tegas menyatakan bahwa Lebanon telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dimasukkan dalam perjanjian.
“Lebanon telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dimasukkan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan.
Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menambahkan bahwa kesalahpahaman mengenai eksklusi Lebanon “hanya ada di Tel Aviv dan Washington.” Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun terkait Lebanon saat perjanjian dirundingkan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran menyebut pernyataan Gedung Putih yang mengklaim Lebanon tidak termasuk sebagai “contoh pengingkaran terhadap kesepakatan.”
Para pengamat menilai klaim AS dan Israel yang tiba-tiba muncul ini tidak lepas dari fakta bahwa Israel melancarkan serangan militer ke wilayah Lebanon setelah gencatan senjata dengan Iran resmi disepakati. Dengan mengklaim bahwa Lebanon bukan bagian dari kesepakatan, Israel berusaha mencari pembenaran hukum atas serangan tersebut.
Namun, Pakistan membantah keras logika itu. Negeri berpenduduk mayoritas Muslim tersebut justru menggandakan tekanan diplomatiknya dengan secara terbuka menyebut Amerika Serikat, sekutunya sendiri, serta Israel sebagai pihak yang tidak jujur (pembohong) terkait cakupan perjanjian gencatan senjata.
“Kesalahpahaman itu hanya eksis di Tel Aviv dan Washington,” ulang Ishaq Dar, menegaskan bahwa seluruh pihak lain yang terlibat memahami bahwa Lebanon adalah bagian integral dari kesepakatan.
Ketegangan diplomatik ini memperlihatkan retakan serius antara Pakistan dan sekutu lamanya, Amerika Serikat, pasca gencatan senjata yang seharusnya meredakan konflik justru diikuti oleh aksi militer baru Israel di Lebanon.
Sumber : Haaretz
