Opini Oleh : Ferdiansyah Bendahara DPC Pro Jurnalismedia Siber Kabupaten Way Kanan
BANDAR LAMPUNG, Jurnallampung.com – Kunjungan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke berbagai daerah di Lampung belakangan ini menghadirkan pemandangan yang kontras dan penuh tanda tanya. Jika dibandingkan dengan euforia masa kampanye Pilpres 2024 lalu—di mana Jokowi mampu meraup hingga 53% suara di Lampung—antusiasme warga saat ini terlihat jauh lebih dingin, bahkan cenderung apatis.
Fakta di lapangan, mulai dari pembatalan acara kirab budaya di Pugung Raharjo yang berujung protes warga, hingga absennya tokoh-tokoh adat kunci dalam prosesi pemberian gelar, menjadi indikator kuat bahwa “cinta” politik masyarakat Lampung terhadap figur Jokowi mulai memudar. Respon netizen asal Lampung yang mayoritas skeptis, sinis, hingga menolak kehadiran beliau, menegaskan bahwa simpati publik telah bergeser drastis.
Mengapa Lampung Berubah Sikap?
Pergeseran ini tidak terjadi dalam semalam. Akumulasi kekecewaan atas isu-isu nasional—seperti kenaikan BBM, kontroversi ijazah, hingga kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat kecil—telah menggerus modal sosial Jokowi di daerah yang pernah menjadi basis kekuatannya. Masyarakat Lampung, yang dikenal kritis dan menjunjung tinggi harga diri,似乎 merasa bahwa kunjungan-kunjungan tersebut lebih bersifat transaksional politis ketimbang bentuk kepedulian tulus terhadap daerah.
Dinamika Suku: Pendatang vs Pribumi
Namun, membaca peta politik Lampung tidak bisa hanya dari kacamata nasional semata. Kita harus bedah struktur demografisnya. Lampung adalah provinsi unik dengan komposisi penduduk yang majemuk; terdapat suku asli Lampung (Saibatin dan Pepadun) serta suku pendatang yang dominan, terutama dari Jawa (Transmigran).
Data elektoral 53% untuk Jokowi di Pilpres lalu sejalan dengan basis massa suku pendatang/Jawa yang secara kultural dan politis masih memiliki ikatan emosional kuat dengan Jokowi. Bagi kelompok ini, Jokowi adalah “anak sendiri” yang sukses, sehingga idolatria terhadapnya masih bertahan meski ada kritik kebijakan.
Sebaliknya, respon dingin dan penolakan yang masif justru banyak datang dari warga pribumi asli Lampung. Bagi sebagian masyarakat adat, legitimasi seorang pemimpin atau tokoh kehormatan tidak hanya soal popularitas nasional, tetapi juga soal penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, integritas, dan keterlibatan dalam struktur adat yang sah. Ketika prosesi adat dinilai “cacat prosedur” atau ketika janji-janji pembangunan tidak dirasakan adil, suku asli Lampung tidak segan menunjukkan sikap tegasnya.
Pelajaran bagi Politik Identitas di Lampung
Fenomena ini mengajarkan bahwa di Lampung, politik tidak pernah benar-benar buta warna terhadap etnisitas. Sistem kesukuan masih menjadi variabel tersembunyi yang sangat menentukan arah dukungan politik. Jokowi mungkin masih relevan bagi kantong-kantong pemilih transmigran, namun ia kehilangan “hati” dari pemilik tanah asli yang memegang teguh tradisi dan kedaulatan adat.
Ke depan, siapa pun yang ingin membangun basis kekuasaan di Lampung tidak bisa lagi hanya mengandalkan popularitas nasional atau pendekatan kepada satu kelompok demografi saja. Mereka harus mampu merajut kembali kepercayaan yang terputus, baik dengan suku pendatang maupun suku asli, dengan cara yang lebih autentik dan menghargai kearifan lokal.
Jika tidak, kunjungan-kunjungan serupa di masa depan hanya akan berakhir dengan ID card yang dibuang ke tanah dan sembako yang dibanting sebagai simbol penolakan.
