BANDAR LAMPUNG, Jurnallampung.com – Pernyataan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang menyebut bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di Lampung masih membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu reaksi beragam di ruang digital. Alih-alih mendapat dukungan penuh, ungkapan tersebut justru “dirujak” atau dikritik habis-habisan oleh warganet yang menilai program tersebut bukan menjadi prioritas utama saat ini.
Dalam pernyataannya yang viral, Gubernur Mirza menekankan pentingnya asupan gizi bagi peningkatan kualitas SDM. Namun, respons di kolom komentar media sosial menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap fokus pemerintah daerah yang dianggap melenceng dari kebutuhan mendesak rakyat.
Netizen: “Kami Butuh Jalan Layak, Bukan Sekadar Kenyang”
Sorotan tajam datang dari warga yang merasa lelah dengan kondisi infrastruktur jalan di berbagai kabupaten dan kota di Lampung yang rusak parah. Banyak netizen menyindir bahwa program MBG seolah-olah menjadi alasan untuk menutupi kegagalan dalam memelihara jalan raya.
Salah satu komentar yang mendapat ratusan likes menyebutkan, “MBG di Lampung masih dibutuhkan karena Beliau punya banyak dapurnya… tapi masyarakat butuh BPJS & sekolah gratis, perbaikan jalan yang rusak supaya perekonomian lancar.”
Senada dengan itu, akun Bambang Irawan menyoroti kondisi jalan yang ia ibaratkan seperti “kolam ikan lele”. “Yang kami butuhkan kan pembangunan jalan, bukan MBG. Coba cek setiap kabupaten dan kecamatan, jalan pada hancur,” tulisnya.
Sinisme Soal “Dapur” dan Prioritas Anggaran
Kritik juga mengarah pada skeptisisme mengenai implementasi program MBG itu sendiri. Istilah “dapur” menjadi bahan olok-olok, di mana warga mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh program tersebut—apakah rakyat kecil atau pemilik proyek/kontraktor dapur umum.
“Karena dia punya dapur,” canda seorang netizen dengan emoji tertawa, menyiratkan adanya konflik kepentingan atau bisnis di balik program bantuan pangan. Sementara itu, warga lain bernama Atika Tika menegaskan bahwa membayar pajak akan terasa sia-sia jika jalan tetap rusak dan membahayakan pengguna jalan. “Percuma bayar pajak kalau jalan tetap rusak,” tegasnya.
Tuntutan Realistis: Perbaiki Infrastruktur Dulu
Mayoritas suara di media sosial meminta Gubernur Mirza untuk lebih peka terhadap keluhan dasar masyarakat. Lailany, salah satu pengguna medsos, menyatakan bahwa masalah makanan bergizi bisa diselesaikan secara mandiri oleh keluarga jika ekonomi mereka stabil berkat infrastruktur yang baik.
“Kami butuh jalan yang bagus pak.. gak banyak kolamnya (lubang), gak banyak jalanan terjal. Masalah makanan bergizi untuk anak, kami bisa masak sendiri dan mungkin lebih enak daripada MBG,” ujarnya mewakili aspirasi warga akar rumput.
Reaksi “rujak” dari netizen ini menjadi sinyal jelas bagi Pemprov Lampung bahwa legitimasi kebijakan publik tidak bisa hanya didasarkan pada niat baik semata, tetapi harus selaras dengan rasa keadilan dan kebutuhan nyata masyarakat yang sedang berjuang menghadapi sulitnya kondisi ekonomi dan infrastruktur.
( Herianto )
