Oleh: Ferdiansyah,Bendahara DPC Pro Jurnalismedia Siber Kabupaten Way kanan
Way Kanan. Jurnallampung.com,-Pemerintah berulang kali menegaskan: harga BBM subsidi jenis Pertalite tidak ada kenaikan. Di atas kertas, itu benar. Angka di SPBU resmi masih sama. Tapi kertas nggak bisa dipakai buat ngisi tangki motor.
Realita di lapangan, khususnya di Rebang Tangkas, Way Kanan, jauh lebih miris.
1. Pertalite Subsidi “Hilang di Peredaran”
Warga ngantri panjang di SPBU, tapi Pertalite sering kosong. “Kosong”, “belum ada kiriman”, “kuota habis” jadi kalimat yang paling sering didengar. Akibatnya? Pengendara motor, tukang ojek, petani, ibu-ibu yang pakai motor ke pasar, nggak punya pilihan lain selain pindah ke Pertamax.
2. Pertamax Eceran Tembus Rp21.000/Liter
Karena Pertalite langka, warung-warung eceran di Rebang Tangkas jual Pertamax dengan harga Rp21.000 per liter. Jauh di atas harga resmi SPBU. Mau nggak mau beli, kalau nggak motor nggak jalan, dagangan nggak sampai pasar, anak nggak sampai sekolah.
Subsidi nggak naik, betul. Tapi beban rakyat naik diam-diam. Ini yang disebut “kenaikan tidak langsung”. Negara nggak naikin harga, tapi kelangkaan memaksa rakyat beli BBM non-subsidi dengan harga eceran yang mencekik.
3. Siapa yang Diuntungkan?
Kalau Pertalite langka terus, Pertamax yang laku. Kalau Pertamax eceran Rp21.000 laku, yang untung siapa? Bukan rakyat kecil. Negara tetap bayar subsidi, tapi sasarannya meleset. Yang seharusnya dapat Pertalite Rp10.000, malah beli Pertamax Rp21.000 ke pengecer.
Ini paradoks: subsidi digelontorkan triliunan, tapi yang merasakan malah pedagang eceran. Rakyat kecil tetap terjepit.
Pertanyaan Kritis untuk Pemerintah & Pertamina:
- Kemana Pertalite? Kalau kuota cukup, kenapa di Rebang Tangkas kosong berhari-hari? Distribusinya macet di mana? Ada mafia BBM nggak?
- Bagaimana Awasi Eceran? Harga Rp21.000/L jelas melanggar HET. Satgas Migas, Pertamina, Polres Way Kanan, di mana pengawasan lapangannya?
- Subsidi untuk Siapa? Kalau BBM subsidi nggak bisa dibeli rakyat yang berhak, untuk apa ada subsidi? Apakah ini bukan “ngibulin rakyat” dengan bahasa halus?
Kami paham, tata kelola BBM subsidi memang rumit. Ada kuota, ada barcode, ada regulasi. Tapi kerumitan sistem nggak boleh jadi alasan rakyat kecil yang jadi korban.
Tuntutan Kami ke Pemerintah & Pertamina:
- Buka Data Kuota & Penyaluran Pertalite Rebang Tangkas secara transparan. Biar warga tahu, kuotanya habis beneran atau disedot ke tempat lain.
- Sidak Rutin ke Pengecer: Jangan cuma razia saat viral. Satgas Migas + Polres Way Kanan harus rutin sidak warung eceran yang jual di atas HET.
- Perkuat Distribusi ke SPBU Kecil: Jangan biarkan SPBU pinggiran kehabisan stok sementara SPBU kota kebanjiran.
- Sanksi Tegas Mafia BBM: Kalau ada oknum yang mainkan kuota Pertalite, sikat. Jangan tebang pilih.
Penutup
Pak, Bu, di Jakarta BBM subsidi mungkin “nggak naik”. Tapi di Rebang Tangkas, harga BBM sudah naik ke Rp21.000. Kenaikannya nggak diumumkan pemerintah, tapi diumumkan oleh pengecer di pinggir jalan.
Subsidi yang niatnya meringankan, berubah jadi beban baru. Rakyat kecil nggak butuh jargon. Rakyat kecil butuh Pertalite ada di SPBU, dengan harga resmi, tanpa ngantri 3 jam.
Kalau Pertalite terus hilang dan Pertamax eceran terus Rp21.000, maka jujur saja: subsidi itu ada, tapi untuk siapa?
