BLAMBANGAN UMPU, Jurnallampung.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Way Kanan intensif melakukan koordinasi dan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menyusul keluhan masyarakat terkait ketersediaan di sejumlah wilayah, Senin (16/6/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Kuota Ditentukan Pusat, Pemkab Fokus Monitoring
Kepala Disperindag Way Kanan, Riva Adi Candra, menjelaskan kuota BBM bersubsidi ditetapkan secara nasional oleh pemerintah melalui BPH Migas dan Pertamina. Pemkab tidak memiliki kewenangan menambah kuota.
“Pemerintah daerah berperan melakukan koordinasi, monitoring, serta menyampaikan kebutuhan riil masyarakat kepada pihak terkait agar jadi bahan evaluasi kuota ke depan,” jelas Riva.
Wilayah Way Kanan yang luas ditambah kebutuhan tinggi dari sektor pertanian, transportasi, dan UMKM menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan distribusi.
Perkuat Pengawasan SPBU, Cegah Penyalahgunaan
Disperindag bersama Pertamina, BPH Migas, DPRD, dan aparat penegak hukum rutin melakukan pengawasan langsung ke SPBU. Pengawasan fokus mencegah penimbunan, pembelian tidak sesuai peruntukan, dan distribusi yang tidak tepat sasaran.
“Aspirasi masyarakat, khususnya wilayah jauh dari SPBU yang butuh tambahan kuota, sudah kami sampaikan ke instansi terkait. Kami berkomitmen memperjuangkan pemenuhan energi masyarakat lewat koordinasi intensif dengan pusat dan Pertamina,” ujar Riva.
Ia mengimbau masyarakat membeli BBM bersubsidi sesuai peruntukan dan melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan di SPBU.
Dengan sinergi Pemkab, Pertamina, BPH Migas, dan aparat, Disperindag berharap distribusi BBM bersubsidi di Way Kanan semakin merata dan berkelanjutan.
( JL 1 )