Opini Oleh : Ferdiansyah,Pimpinam redaksi Media Jurnallampung
Di Way Kanan, ada dua wajah infrastruktur yang hidup berdampingan. Di satu sisi, ruas jalan di pusat kota Baradatu dan sekitarnya mulus, lebar, dan terang. Di sisi lain, puluhan kilometer jalan penghubung desa di Kecamatan Banjit, Pakuan Ratu, hingga Gunung Labuhan masih berlumpur saat hujan dan berdebu saat kemarau.
Ketimpangan ini bukan sekadar soal estetika. Ia adalah cermin bagaimana pembangunan masih terjebak pada logika “yang kelihatan dulu”.
- Jalan Mulus di Pusat, Jalan Rusak di sekeliling :
Pembangunan jalan di daerah perkotaan memang cepat terlihat hasilnya. Mudah difoto, mudah dijadikan bahan laporan kinerja, dan langsung dirasakan ribuan warga. Tapi logika ini membuat jalan produksi di wilayah pertanian dan perkebunan sering tertinggal.
Padahal, Way Kanan adalah kabupaten agraris dengan slogan “bumi petani ” penghasil Kopi, karet, singkong, dan padi yang adalah sumber hidup sebagian besar warganya. Tanpa akses jalan yang layak, hasil panen petani tertahan di kebun. Biaya angkut naik, tengkulak punya ruang tawar lebih besar, dan pendapatan petani tergerus. Jalan rusak di kampung berarti kemiskinan yang dipelihara.
- Masalahnya Bukan Hanya Anggaran, Tapi Prioritas
Seringkali alasan yang muncul adalah “anggaran terbatas”. Tapi kalau dilihat dari APBD Way Kanan tahun-tahun terakhir, porsi belanja modal infrastruktur ada, hanya saja distribusinya timpang. Proyek yang cepat selesai dan berdampak politik lebih diprioritaskan dibanding proyek yang butuh waktu dan tidak populer.
Padahal dampak ekonomi jalan desa jauh lebih langsung. Satu kilometer jalan usaha tani yang diperbaiki bisa menyelamatkan ratusan ton hasil panen dari pembusukan dan menekan biaya logistik hingga 30%. Angka ini nyata, bukan sekadar retorika.
- Partisipasi Data Harus Jadi Dasar
Di era Satu Data Indonesia, alasan “tidak tahu kondisi riil” sudah tidak relevan. Data jalan rusak, panjang, dan tingkat kerusakan bisa dipetakan melalui Dinas PUPR dan dilaporkan oleh pemerintah kampung. Masalahnya, data ini sering tidak jadi rujukan utama saat penyusunan Musrenbang dan APBD.
Akibatnya, yang dapat proyek adalah jalan yang dekat dengan pusat kekuasaan, bukan jalan yang paling mendesak. Transparansi data dan keterlibatan warga dalam perencanaan adalah kunci agar pembangunan tidak lagi tebang pilih.
- Jalan Rusak Bukan Hanya Soal Kenyamanan
Kita sering lupa, jalan rusak berujung pada hal-hal yang lebih serius: anak terlambat sekolah karena akses putus, ibu hamil tidak bisa dirujuk cepat ke puskesmas, dan investasi kecil di kampung tidak pernah masuk karena ongkos logistik mahal.
Jadi ketika kita bicara jalan yang tidak tersentuh pembangunan, kita sebenarnya bicara tentang akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang belum merata.
Bangun dari Pinggiran
Way Kanan tidak akan maju jika hanya pusat kotanya yang terlihat modern. Konsep pembangunan “dari pinggiran” bukan sekadar slogan. Ia harus diterjemahkan dalam APBD: prioritaskan jalan produksi, jalan penghubung antarkampung, dan jembatan kecil yang memutus isolasi desa.
Kepala daerah yang berhasil bukan yang hanya bisa membangun jalan mulus di depan kantor bupati. Tapi yang berani masuk ke kampung, menginjak lumpur, dan memastikan truk pengangkut hasil tani bisa keluar masuk tanpa takut terjebak.
Pertanyaannya sekarang: apakah anggaran dan kebijakan Way Kanan tahun depan masih akan mengulang pola lama, atau mulai berani memindahkan fokus ke jalan-jalan yang selama ini dilupakan ? …Entahlah biarkan waktu yang menjawab nya.
