Opini Oleh : Ferdiansyah Pimpinan Redaksi Media Jurnallampung.
Sebuah ilustrasi kartun yang beredar di media sosial menyita perhatian publik. Dengan judul “Drama Perang Institusi: Polisi vs Kejaksaan”, gambar itu tidak hanya menampilkan dua wajah pimpinan lembaga penegak hukum, tetapi juga menampar kesadaran kita akan sebuah realitas yang memalukan: penegakan hukum di Indonesia seolah telah berubah menjadi arena balas dendam antar-korporasi.
Narasi yang dibangun dalam gambar tersebut begitu menusuk: “Tak terima jenderalnya ditangkap, Polisi gercep incar Jaksa.” Ditambah lagi sindiran pedas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut-sebut “turut menjaga rumah jaksa”. Kata “GILAAAA…!!!” di bagian bawah bukan sekadar ekspresi kaget, melainkan teriakan kekecewaan rakyat yang merasa dikhianati oleh para pelindung hukumnya sendiri.
Hukum sebagai Alat, Bukan Tujuan
Apa yang terjadi jika benar adanya siklus “saling tangkap” ini? Kejagung menetapkan tersangka perwira tinggi Polri dalam kasus MBG, lalu Polri merespons dengan menargetkan pejabat Kejaksaan dalam kasus suap. Di mata awam, ini terlihat seperti aksi-reaksi yang klasik. Namun, di mata hukum, ini adalah bencana.
Ketika penangkapan dilakukan bukan semata-mata karena bukti yang kuat, melainkan karena “jenderal kami tersentuh”, maka hukum telah direduksi menjadi alat politik internal. Integritas lembaga runtuh seketika. Publik tidak lagi melihat aparat sebagai penegak keadilan, melainkan sebagai preman berseragam yang saling klaim wilayah kekuasaan.
Posisi KPK: Wasit atau Pemain?
Sindiran terhadap KPK dalam ilustrasi tersebut juga patut direnungkan. Sebagai lembaga superbody yang diharapkan menjadi wasit netral, kehadiran KPK di tengah konflik Polri-Kejaksaan haruslah objektif. Jika KPK justru terlihat “memihak” atau melindungi satu sisi saat sisi lain diserang, maka independensinya sedang dipertaruhkan. Rakyat butuh KPK yang berani menindak siapa saja yang bersalah, bukan KPK yang sibuk menghitung skor kemenangan antar-lembaga.
Rakyat Yang Jadi Korban
Di balik drama “Polisi vs Kejaksaan” yang heboh di medsos, ada ribuan kasus rakyat kecil yang terbengkalai. Ada korban kejahatan jalanan yang tidak mendapat kepastian, ada petani yang tanahnya dirampas, dan ada masyarakat miskin yang akses keadilannya terhambat karena aparat sibuk “berperang”.
Energi, anggaran, dan fokus negara seharusnya dikerahkan untuk memberantas korupsi yang merugikan triliunan rupiah, bukan untuk saling menjatuhkan reputasi sesama penegak hukum.
Penutup: Stop Ego Sektoral
Ilustrasi “GILAAAA…!!!” itu adalah cerminan suara hati nurani rakyat. Kami tidak butuh pertunjukan kekuatan antar-institusi. Kami butuh kepastian hukum.
Kepada Pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung: Letakkan ego institusi di meja belakang. Tegakkan hukum di atas segala-galanya. Jika memang ada yang salah, proseslah sesuai prosedur, bukan sebagai balasan atas perlakuan pihak lain. Dan kepada KPK: Jadilah wasit yang adil, jangan sampai ikut terseret menjadi pemain dalam pertandingan yang merugikan rakyat ini.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang menang dalam “perang institusi” ini. Sejarah hanya akan mencatat apakah keadilan benar-benar tegak, atau hanya menjadi tontonan drama yang menyedihkan.
(Redaksi)
