WAY KANAN, JURNAL LAMPUNG – Di tengah ramainya sorotan publik terhadap anggaran makan-minum di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan, Sekretaris Daerah (Sekda) Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., memilih untuk tidak marah, tidak defensif, dan tidak menghindar.
Ia justru membuka diri, menjelaskan dengan jernih, dan meluruskan satu persatu asumsi yang berkembang di ruang publik.
“Perlu kami luruskan agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan objektif. Anggaran makan dan minum di Sekretariat Daerah bukanlah konsumsi pribadi Sekda, melainkan pos belanja operasional lembaga yang mencakup kebutuhan puluhan kegiatan kedinasan resmi,” ujar Machiavelli dengan tenang, Minggu (15/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk klarifikasi atas sorotan publik mengenai alokasi anggaran belanja makan dan minum tahun anggaran 2025-2026 yang sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Bukan Untuk Satu Orang, Tapi Untuk Ratusan Kegiatan
Machiavelli menegaskan, angka yang beredar di publik sering kali dipahami secara sepotong-sepotong, seolah-olah anggaran tersebut habis untuk satu orang.
Padahal, pos belanja tersebut adalah kebutuhan operasional lembaga yang menunjang kelancaran berbagai agenda resmi pemerintahan.
Secara rinci, anggaran konsumsi tersebut dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan:
- Rapat koordinasi Forkopimda dan OPD
- Rapat kerja dan evaluasi program pembangunan
- Penerimaan kunjungan kerja tamu pusat, provinsi, dan kabupaten / kota
- Rapat-rapat lintas sektor yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat
- Kegiatan kedinasan resmi lainnya yang melibatkan ratusan peserta
“Setiap hari, Setda itu adalah rumahnya rapat-rapat pemerintahan. Ada tamu dari pusat, ada Forkopimda, ada OPD, ada masyarakat. Semua itu butuh pelayanan. Inilah yang selama ini disebut anggaran makan-minum,” jelasnya.
Kenapa Naik dari Rp550 Juta Menjadi Rp2,04 Miliar? Ini Penjelasannya
Sorotan paling tajam tertuju pada kenaikan pos belanja makan-minum jamuan tamu, dari Rp550 juta pada tahun 2025 menjadi Rp2,04 miliar pada tahun 2026.
Menanggapi hal tersebut, Machiavelli menjelaskan bahwa perubahan angka tersebut bukan karena porsi makan bertambah, melainkan karena adanya restrukturisasi nomenklatur kode rekening.
Artinya, pada tahun 2026, beberapa pos belanja yang sebelumnya tersebar di berbagai bagian, kini disatukan dalam satu nomenklatur di Sekretariat Daerah agar lebih mudah dikontrol, lebih transparan, dan lebih mudah diaudit.
“Angkanya terlihat naik, karena nomenklaturnya disatukan. Bukan karena kami makan lebih banyak. Justru dengan penyatuan ini, pengawasannya menjadi lebih ketat,” tegas Machiavelli.
Semua Lewat e-Katalog, Semua untuk UMKM Way Kanan
Hal yang paling elegan dari klarifikasi Sekda Way Kanan ini adalah soal transparansi pengadaan.
Machiavelli menegaskan bahwa seluruh pengadaan makan-minum di Setda Way Kanan dilakukan secara terbuka melalui e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).
Tidak ada penunjukan diam-diam. Tidak ada belanja tanpa jejak digital.
Yang lebih membanggakan, kebijakan belanja makan-minum ini sepenuhnya melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal Way Kanan yang terdaftar resmi di e-Katalog.
“Setiap rupiah dari anggaran ini, kembali ke masyarakat Way Kanan. Yang masak adalah UMKM kita, yang jual adalah warga kita, yang untung adalah ekonomi kita. Ini bukan soal makan, ini soal memberdayakan,” ujar Machiavelli.
Transparan, Terbuka, Siap Diaudit
Di akhir pernyataannya, Sekda Way Kanan menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran telah melalui koridor hukum yang sah, dan siap untuk diaudit oleh aparat pengawas internal maupun eksternal.
Ia juga mempersilakan masyarakat untuk bertanya, mengkritisi, dan mengawasi, karena menurutnya kritik adalah bagian dari demokrasi yang sehat.
“Saya tidak anti kritik. Justru saya berterima kasih karena masyarakat peduli dengan APBD. Tugas kami adalah menjelaskan dengan jujur. Kalau ada yang belum jelas, silakan datang, silakan tanya, kami terbuka,” tutup Machiavelli.
Dengan klarifikasi yang terbuka, elegan, dan berbasis data ini, Pemkab Way Kanan berharap publik dapat memahami secara utuh bahwa anggaran makan-minum bukanlah untuk konsumsi pribadi, melainkan untuk operasional pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Anggaran itu bukan tentang piring Sekda, tapi tentang pelayanan untuk Way Kanan.
Laporan: Tim Jurnal Lampung Way Kanan
Editor: Ferdiansyah