MUARA ENIM, JURNAL LAMPUNG – Aliansi Masyarakat dan Gabungan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kabupaten Muara Enim bersama Koperasi Produsen Sokundang Bara (KOPSBARA) resmi mengumumkan akan menggelar Aksi Demonstrasi Damai selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu, 9, 10, 11 November 2026 s/d selesai.
Aksi ini diberitahukan secara resmi kepada Kapolres Muara Enim Cq. Kasat Intelkam Polres Muara Enim melalui surat Nomor: 088/B/ALIANSI-ORMAS/ME/XI/2026 tertanggal 03 November 2026, sesuai ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Aksi ini diikuti oleh gabungan: KOPSBARA, DPC GRIB JAYA, BPAN LAI, GENCAR, GNCP, FOMMEB, serta masyarakat lingkar tambang dengan estimasi massa ± 10.000 orang.
Pemicu Aksi: Walk Out dari Rapat Forkopimda
Dalam surat tersebut, Aliansi menyebut aksi ini dipicu kekecewaan atas hasil rapat lanjutan ke-3 pada 2 November 2026 antara unsur FORKOPIMDA Kabupaten Muara Enim, pemegang izin IUP/IUPK, KOPSBARA, dan gabungan Ormas yang dipimpin Ketua DPRD Muara Enim.
Karena belum tercipta mufakat dan tindak lanjut yang nyata, pihak KOPSBARA dan perwakilan Ormas memutuskan keluar dari ruang rapat (walk out).
Aliansi juga menyoroti ketidakhadiran Plt. Bupati Muara Enim, Dinas Perindustrian & Perdagangan/ESDM, DPMPTSP, serta Kabag Hukum Setda dalam rapat-rapat penting tersebut.
Titik Aksi:
1. Halaman Kantor Pemkab Muara Enim
2. Halaman Kantor Pusat / Operasional PT Bukit Asam (PTBA) Tbk
Waktu: Pukul 08.00 WIB s/d Selesai (Setiap Hari)
Tema Utama Aksi:
“TAMBANG RAKYAT HARGA MATI — TERBITKAN REGULASI, BERIKAN PRIORITAS KE KOPERASI YANG SUDAH MEMENUHI IZIN, JANGAN BIARKAN RAKYAT JADI PENONTON DI TANAH SENDIRI!”
7 TUNTUTAN POKOK ALIANSI:
1. TETAPKAN WPR SEGERA
Menuntut Gubernur Sumatera Selatan atas usulan Bupati Muara Enim untuk segera menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Muara Enim sesuai UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 29-31 dan PP No. 96 Tahun 2021 Pasal 21. [DEADLINE: Paling lambat 14 hari setelah aksi, Surat Usulan WPR dikirim ke Gubernur]
2. TERBITKAN PERBUP TAMBANG RAKYAT
Menuntut Plt. Bupati Muara Enim segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Kemitraan Tambang Rakyat. [DEADLINE: Perbup terbit paling lambat 30 hari setelah aksi]
3. BERIKAN IPR PRIORITAS KEPADA KOPERASI LOKAL (KOPSBARA)
Menuntut agar IPR diprioritaskan kepada KOPSBARA dan koperasi masyarakat lokal, bukan pemodal luar daerah/perusahaan besar, sesuai UU Minerba Pasal 32.
4. WAJIBKAN KEMITRAAN PEMEGANG IUP/IUPK DENGAN KOPSBARA
Menuntut FORKOPIMDA Muara Enim mengeluarkan Surat Keputusan Bersama / Rekomendasi Resmi yang mewajibkan seluruh Pemegang IUP/IUPK (PTBA, MME, DBU, WSL, RMUK, dll) bermitra prioritas dengan KOPSBARA & koperasi lokal.
5. HENTIKAN KRIMINALISASI & BEBASKAN PENAMBANG & BARANG BUKTI
Menuntut Kapolres Muara Enim dan Kapolda Sumsel untuk menghentikan kriminalisasi dan penangkapan terhadap penambang rakyat, membebaskan masyarakat/penambang yang sudah ditangkap, serta mengembalikan seluruh unit kendaraan dan perlengkapan kerja yang disita.
6. LIBATKAN KOPSBARA DALAM PENYUSUNAN REGULASI
Menuntut agar KOPSBARA dan perwakilan masyarakat lingkar tambang dilibatkan secara resmi dalam Tim Penyusun Perbup Tambang Rakyat dan Tim Penetapan WPR.
7. EVALUASI PEJABAT YANG TIDAK HADIR & TIDAK BERPIHAK
Menuntut Gubernur Sumsel dan DPRD Muara Enim mengevaluasi kinerja Plt. Bupati Muara Enim, Kepala Disperindag/ESDM, Kepala DPMPTSP, dan Kabag Hukum Setda yang tidak hadir dalam 3x rapat Forkopimda terkait KOPSBARA (15 Okt, 26 Okt, 2 Nov 2026).
Posko Aksi Damai Sudah Berdiri
Berdasarkan foto yang diterima redaksi, Posko Aksi Damai Perjuangan Koperasi, Organisasi, dan Masyarakat Kabupaten Muara Enim juga telah berdiri. Di spanduk posko tersebut tertulis 5 tuntutan utama, termasuk mendesak PT. Bukit Asam Tbk. dan seluruh Perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim agar segera transparan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, serta menuntut Pemerintah Muara Enim bertindak tegas merekomendasikan pencabutan IUP jika pemegang IUP menolak atau abai bermitra dengan koperasi lokal.
Aliansi menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh proses aksi agar berjalan damai, tertib, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Muara Enim, DPRD Muara Enim, Polres Muara Enim, dan PT Bukit Asam Tbk masih diupayakan untuk dimintai tanggapan terkait rencana aksi dan 7 tuntutan tersebut.
Penandatangan Surat:
KOPSBARA – Juniardi (Keyjon) | DPC GRIB JAYA – Azuar Anas, S.Pd | BPAN LAI – Alkausar, S.Pd | GENCAR – Frengky | GNCP – Darwin | FOMMEB – Nathan
Laporan: Tim Jurnal Lampung Muara Enim
Editor: Ferdiansyah
About the Author
