TULANG BAWANG, JURNAL LAMPUNG – Persoalan sengketa lahan antara warga pendatang dan warga pribumi kembali mencuat di Kampung Gunung Tapa Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.

Sengketa tersebut saling klaim atas lahan yang disebut telah diperjualbelikan, dikelola, dan ditanami selama bertahun-tahun, namun kemudian kembali dipersoalkan oleh pihak lain.
Pada Sabtu, 14 November 2026, jajaran Polres Tulang Bawang turun langsung ke lokasi lahan sengketa untuk melakukan pengecekan lokasi / cek TKP. Langkah tersebut merupakan bagian dari prosedur penyelidikan atas laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda DPD GRIB Jaya Provinsi Lampung, Herman, didampingi Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Sultan Sumatera & Partner, M. Hidayat Tri Ansori, S.H., C.L.E., selaku kuasa hukum dari pihak pelapor atas nama Sugandi.
Warga Resah, Klaim Berulang Kali Muncul
Keresahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh satu orang warga. Kepala Dusun, tokoh agama, unsur Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta sejumlah masyarakat Kampung Gunung Tapa Ilir menyampaikan langsung kepada awak media bahwa persoalan klaim atas tanah diduga telah terjadi berulang kali dan menimbulkan keresahan.
Menurut keterangan yang dihimpun, terdapat warga yang mengaku telah membeli, menguasai, serta mengelola lahan selama bertahun-tahun. Lahan tersebut telah dibuka, dibersihkan, dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun perkebunan, seperti singkong, padi, dan kelapa sawit.
“Ini bukan hanya persoalan satu warga. Masyarakat merasa resah karena persoalan seperti ini sudah berulang. Ada warga yang sudah membeli tanah, mengelola, membersihkan dan menanaminya selama bertahun-tahun, tetapi kemudian muncul kembali pihak yang mengklaim tanah tersebut,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Para tokoh masyarakat juga menyampaikan bahwa persoalan seperti ini berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak segera mendapatkan perhatian dan penyelesaian sesuai ketentuan hukum.
“Kami menyampaikan persoalan ini agar ada perhatian dari pihak yang berwenang. Jangan sampai masyarakat yang selama ini hidup dan bekerja dari hasil tanahnya terus merasa tidak tenang karena adanya klaim yang muncul berulang kali,” tambahnya.
Kasus Sugandi, Lahan 3 Hektare
Salah satu persoalan yang disampaikan kepada awak media adalah mengenai lahan seluas kurang lebih 3 hektare yang menurut keterangan warga dan pihak pelapor selama ini dikuasai serta dikelola oleh Sugandi.
Lahan tersebut disebut telah dikelola selama bertahun-tahun dan telah menghasilkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan.
Menurut keterangan pihak pelapor, laporan Sugandi sudah disampaikan sejak bulan Februari tahun 2025 ke Polres Tulang Bawang. Dalam perjalanan kasus, kedua belah pihak yang bersengketa disebut sempat sepakat untuk menempuh jalur hukum.
Di sisi lain, pihak yang diklaim sebagai pihak lawan disebut mengaku juga memiliki dasar atas lahan tersebut dengan alasan membeli dari warga setempat dan diketahui oleh kepala desa setempat. Klaim tersebut masih perlu dibuktikan dalam proses hukum yang berlaku.
Redaksi menegaskan, hingga saat ini seluruh klaim dari kedua belah pihak masih berstatus dugaan / klaim sepihak dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan siapa pemilik sah atas lahan tersebut.
Pasang Papan Peringatan di Lahan
Sebagai salah satu langkah untuk menjaga objek lahan agar tidak terjadi tindakan sepihak, pada Selasa, 1 September 2026, warga bersama tim kuasa hukum memasang papan peringatan di lokasi tanah seluas kurang lebih 3 hektare tersebut.
Papan tersebut berisi pemberitahuan bahwa objek lahan berada dalam pengawasan dan pendampingan kuasa hukum.
Masyarakat dan pihak pendamping hukum meminta agar pihak yang tidak berkepentingan tidak memasuki, menguasai, maupun memanfaatkan objek tanah tanpa izin dan dasar hukum yang jelas.
Pemasangan papan peringatan tersebut, menurut keterangan yang disampaikan kepada awak media, dilakukan sebagai bentuk pemberitahuan dan upaya menjaga agar tidak terjadi tindakan yang berpotensi memperkeruh persoalan di lapangan.
Polres Tulang Bawang Cek Lokasi
Pada Sabtu, 14 November 2026, pihak kepolisian dari Polres Tulang Bawang turun ke lokasi untuk mengambil data terkait laporan dari pihak pelapor.
Langkah tersebut merupakan bagian dari prosedur penyelidikan / penyidikan (cek TKP). Tujuannya adalah mencocokkan klaim dokumen dengan kondisi fisik di lapangan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.
Saat turun ke lapangan, tim penyidik melakukan beberapa hal, antara lain:
- Pengecekan fisik dan batas tanah, mendokumentasikan kondisi terkini lahan, termasuk patok batas dan tanaman
- Pencocokan dokumen dan titik koordinat lapangan dengan peta
- Klarifikasi dan pengumpulan keterangan saksi dari warga sekitar, RT, kepala dusun, dan pihak yang sedang menguasai lahan
Didampingi Kuasa Hukum Sultan Sumatera
Dalam memperjuangkan kepastian hukum, warga telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan persoalan tersebut kepada Polres Tulang Bawang dan Polda Lampung.
Warga juga memperoleh pendampingan hukum dari Kantor Hukum Sultan Sumatera & Partner, melalui M. Hidayat Tri Ansori, S.H., C.L.E.
Pendampingan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya warga untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum terhadap persoalan pertanahan yang mereka hadapi.
Pernyataan Sekda DPD GRIB Jaya Lampung, Herman
Sekda DPD GRIB Jaya Provinsi Lampung, Herman, menyampaikan dukungannya atas respon cepat Polres Tulang Bawang dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
“Saya sangat mendukung dengan adanya pihak dari kepolisian Tulang Bawang merespon cepat laporan dari pemilik lahan Bapak Sugandi yang didampingi Kuasa Hukum dari Sultan Sumatera. Saya juga turun ke lokasi lahan bersama kuasa hukum Sugandi, M. Hidayat Tri Ansori, S.H., dan RT serta warga setempat yang mengetahui lahan milik Sugandi,” ujar Herman, Sabtu (14/11/2026).
“Adanya aparat penegak hukum turun ke lokasi lahan yang bersengketa tentunya untuk membuktikan hasil-hasil dari keterangan korban maupun saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik. Tentunya luas lokasi lahan, batas-batas lahan, tanaman sawit, dan bukti-bukti lainnya yang ada di lokasi. Semoga dengan adanya barang bukti yang sudah didapat dari kepolisian Tulang Bawang, dapat mempermudah mengungkap kasus yang dilaporkan oleh Sugandi,” lanjutnya.
Herman juga berharap agar kasus ini dapat diungkap secara transparan, termasuk siapa saja yang terlibat, jika memang terbukti ada permainan dalam jual beli lahan maupun pembuatan surat-surat tanah.
“Warga pendatang tidak akan berani mengambil lahan di lokasi pribumi kalau tidak membeli dari warga pribumi itu sendiri. Inilah yang harus diungkap, agar terbongkar siapa mafia tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir. Dan juga untuk kepala desa tentunya sudah tahu batas-batas lahan milik warga Gunung Tapa Ilir dan Gunung Tapa Tengah. Kalau pun ada salah pembuatan surat yang bukan di wilayahnya, itu nanti pengembangan dari pihak kepolisian,” tegas Herman.
“Dalam hal urusan ini, sepanjang belum ada penyelesaian, saya Herman akan mengawal terus kasus ini sampai selesai. Saya berharap kepada Kepolisian Tulang Bawang, karena laporan dari korban Sugandi ini pernah melapor pada bulan Februari tahun 2025, namun proses tidak berjalan. Maka di tahun 2026 ini korban melaporkan kembali di Polres Tulang Bawang dan Polda Lampung, alhamdulillah proses berjalan dan respon cepat. Semoga dalam waktu dekat ini, siapa pelaku yang diduga menyerobot lahan Bapak Sugandi segera diproses sesuai hukum,” tutup Herman.
Masyarakat Minta Kepastian Hukum
Kepala Dusun, tokoh agama, unsur BPK Kampung, dan masyarakat berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pihak-pihak yang berwenang.
Mereka meminta agar setiap laporan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan hukum sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan rasa aman.
“Kami hanya ingin masyarakat hidup dengan tenang. Jangan sampai tanah yang sudah dibeli, dikelola, dan menjadi sumber penghidupan masyarakat terus dipersoalkan tanpa adanya kepastian penyelesaian,” ujar salah satu warga.
“Kalau memang ada persoalan hak atas tanah, silakan diselesaikan melalui prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum,” tambahnya.
Masyarakat juga berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penanganan secara profesional dan objektif terhadap laporan yang telah disampaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak masyarakat masih menunggu perkembangan dan proses lebih lanjut atas persoalan tersebut.
Catatan Redaksi: Berita ini diterbitkan berdasarkan keterangan pihak pelapor, kuasa hukum, tokoh masyarakat, dan hasil pantauan di lokasi. Redaksi masih membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang berkaitan, termasuk pihak yang mengklaim atas objek tanah tersebut, kepala desa, maupun pihak lainnya, guna menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik. Seluruh pihak yang disebutkan masih berstatus terduga / pihak yang bersengketa dan berlaku asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Laporan: Heri
Editor: Ferdiansyah