LAMPUNG SELATAN, JURNAL LAMPUNG — Pelaksanaan proyek revitalisasi UPTD SDN 2 Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Tahun Anggaran 2026, menuai sorotan publik. Sejumlah unsur masyarakat setempat mengaku tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah maupun proses pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut kini dipertanyakan transparansi dan mekanisme pelaksanaannya.
Anggaran Rp802 Juta, Pelaksana Tertulis P2SP Swakelola
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan revitalisasi tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik / APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp802.337.000,-
Dalam papan informasi tersebut tercantum dengan jelas:
Pelaksana: P2SP / Swakelola UPTD SDN 2 Fajar Baru
Waktu Pelaksanaan: 120 Hari Kalender
Namun, keterangan di papan proyek tersebut justru berbanding terbalik dengan pengakuan sejumlah pihak di lapangan yang mengaku tidak mengetahui siapa dan bagaimana P2SP itu dibentuk.
Pekerja: Tidak Ada Kepala Tukang, Semua Diperintah Kepala Sekolah
Saat dikonfirmasi di lokasi pada Rabu (18/11/2026), salah seorang pekerja bernama Erik mengaku tidak mengetahui adanya kepala tukang dalam pekerjaan revitalisasi tersebut.
“Di sini tidak ada kepala tukang, pekerja semua. Kepala tukang memang tidak ada,” ujar Erik.
Ketika ditanya mengenai siapa yang menjadi P2SP dalam kegiatan tersebut, Erik juga mengaku tidak mengetahuinya. Menurutnya, para pekerja hanya menerima perintah langsung dari kepala sekolah.
Erik turut menyampaikan bahwa upah yang diterima pekerja sebesar Rp140.000 per hari untuk tukang dan Rp120.000 per hari untuk kenek.
Ketua RT, Kadus, Hingga BPD Mengaku Tak Pernah Diajak Musyawarah
Tidak hanya dari kalangan pekerja, sejumlah tokoh masyarakat setempat juga menyampaikan pengakuan senada: mereka tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah terkait kegiatan revitalisasi sekolah tersebut.
Hardiono selaku Ketua RT mengaku tidak pernah diajak bermusyawarah mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut.
“Saya lihat memang ada kegiatan rehab, tapi kami sebagai RT selama ini memang tidak pernah diajak rapat atau dilibatkan terkait kegiatan apapun di sekolah,” jelas Hardiono.
Hal senada disampaikan Suryadi selaku Kepala Dusun. Ia juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan maupun musyawarah terkait proyek revitalisasi UPTD SDN 2 Fajar Baru.
“Selama 5 tahun terakhir kami perangkat desa terdekat, memang tidak pernah dicawe-cawe atau diajak musyawarah terkaitan kegiatan sekolah,” ucap Suryadi yang ditemui di kediamannya.
Sementara itu, Agus dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga disebut tidak dilibatkan dalam pembahasan kegiatan tersebut.
Ketua Komite: Tidak Pernah Dilibatkan dalam Pembentukan P2SP
Prayit selaku Ketua Komite Sekolah mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan P2SP. Ia mengaku hanya diberi tahu bahwa sekolah akan mendapatkan kegiatan rehabilitasi.
“Saya tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan P2SP. Saya hanya diberi tahu bahwa akan ada rehabilitasi sekolah. Semua kegiatan dilakukan oleh kepala sekolah langsung, tidak ada P2SP,” jelas Prayit.
Muncul Pertanyaan Soal Transparansi dan Akuntabilitas
Rangkaian keterangan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai:
- Kapan dan bagaimana P2SP dibentuk?
- Siapa saja susunan dan struktur kepanitiaannya?
- Bagaimana mekanisme pelaksanaan, pengelolaan anggaran, dan pengawasan proyek?
Padahal, dengan nilai anggaran mencapai Rp802 juta lebih yang bersumber dari APBN, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal mutlak yang harus diperhatikan. Terlebih, pada papan informasi proyek secara jelas disebutkan bahwa kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh P2SP.
Publik tentu berharap pelaksanaan proyek tersebut berjalan sesuai ketentuan, baik dalam proses pembentukan panitia, pengelolaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, maupun pelaporan pertanggungjawabannya.
Kepala Sekolah Belum Memberikan Tanggapan
Untuk mendapatkan klarifikasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan sesuai Kode Etik Jurnalistik, pihak media telah berupaya mengonfirmasi Kepala UPTD SDN 2 Fajar Baru melalui pesan WhatsApp.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, kepala sekolah belum memberikan tanggapan.
Pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, serta instansi terkait lainnya diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses pembentukan P2SP, keterlibatan unsur masyarakat, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan proyek revitalisasi tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada seluruh pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Laporan: Tim Jurnal Lampung
Editor: Ferdiansyah