PRINGSEWU, JURNAL LAMPUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu melakukan penggeledahan besar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pringsewu, Selasa (10/11/2026), pukul 11.00 – 15.00 WIB.
Penggeledahan tersebut tertuang dalam RILIS RESMI KEJARI PRINGSEWU Nomor: PR-06/L.8.20/Dip.4/11/2026.
Penggeledahan dipimpin oleh Kasi Pidsus M. Fadil Paramajeng, didampingi Kasi Intel Annas Huda Sofianuddin, berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani Kajari Pringsewu, Anggiat AP Pardede, S.H., M.H.
Usut Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Wewenang
Kejari Pringsewu mengusut dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan:
- Dana BOS – Bantuan Operasional Sekolah
- Dana OMI – Olimpiade Madrasah Indonesia
- Dana Sertifikasi Guru
- Tahun Anggaran 2024 – 2026
Ruangan Strategis Disisir
Petugas menyisir ruangan-ruangan strategis di lingkungan Kemenag Pringsewu, yakni:
- Bagian Pendidikan Madrasah / Pendis
- Bagian Keuangan
- Bagian Kepegawaian
- Bagian Bimas Islam
Dalam penggeledahan tersebut, petugas mengenakan rompi hitam-merah bertuliskan SATUAN KHUSUS, memakai sarung tangan, memeriksa meja, lemari, tas, hingga mobil.
Barang Bukti Diamankan, Dikawal TNI
Dari penggeledahan tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain:
- Dokumen penting
- Berkas administrasi pengelolaan keuangan
- Barang bukti elektronik – HP, laptop, dan lainnya
Seluruh barang bukti telah disita sesuai KUHAP untuk kepentingan pembuktian.
Penggeledahan juga dikawal oleh TNI Kodim 0424/Tanggamus, sesuai MoU Kejaksaan – TNI.
Belum Ada Tersangka, Kerugian Masih Dihitung
Kasi Intel Kejari Pringsewu, Annas Huda Sofianuddin, menegaskan bahwa proses ini masih tahap pengumpulan bukti.
“Untuk barang bukti nanti kita jelaskan karena ini masih pengumpulan. Kerugiannya juga belum bisa disampaikan karena masih perhitungan,” ujar Annas Huda.
Hingga saat ini:
- Belum ada tersangka
- Belum ada angka kerugian negara
- Kepala Kemenag Pringsewu, Khuzil, belum memberikan keterangan resmi. Ia menyebut persoalan ini berasal dari periode sebelum dirinya menjabat pada 2026.
Bermula dari Laporan Masyarakat
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat / Lembaga Peduli Hukum yang menduga ada potongan:
- Sertifikasi guru Non-PNS Rp 50.000 / orang / bulan, PNS Rp 100.000 / orang
- BOS Rp 10.000 / siswa
- OMI MI Rp 12.000, MTs Rp 13.000, MA Rp 14.000 / siswa
- Blanko ijazah Rp 5.000 / lembar
Redaksi menegaskan, angka-angka tersebut baru dugaan dari pelapor dan belum terbukti di pengadilan.
Kejari Pringsewu menegaskan akan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Tidak ada satu pun nama yang dapat disebut sebagai koruptor sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemenag Pringsewu masih diupayakan untuk dimintai hak jawab resmi terkait penggeledahan tersebut.
Laporan: Tim Jurnal Lampung Pringsewu
Editor: Ferdiansyah
About the Author
