Oleh : Ferdiansyah,Bendahara DPC Pro Jurnalismedia Siber Kabupaten Way Kanan
Way Kanan. Jurnallampung.com,-Lelah setelah seharian meliput aktivitas di lingkungan Pemda Way Kanan, Warseno, Andi, Ferdy, dan Hermansyah—Ketua Pro Jurnalis Media Siber Kabupaten Way Kanan—memilih beristirahat sejenak di kantor DPC PJS Way Kanan. Di antara tumpukan catatan liputan dan aroma kopi panas yang baru diseduh, percakapan ringan tentang teknis pemberitaan tiba-tiba berbelok tajam ke isu yang jauh lebih berat: tragedi keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatra Utara. Kebingungan yang muncul bukan hanya soal penyebab racun, tapi kepada siapa masyarakat harus mengadu ketika semua institusi yang seharusnya menjadi penolong ternyata juga memegang kendali penuh atas dapur MBG itu sendiri.
Warseno: (Mengaduk kopinya pelan, menghela asap rokok sambil menatap langit-langit kantor ) “Andi, Ferdy, kau semua baca berita anak-anak di Sumut yang keracunan MBG tadi? Aku bingung banget, sumpah. Secara logika, kalau ada korban keracunan massal, ya lapor polisi buat forensik, atau lapor TNI karena mereka sering bantu distribusi logistik. Tapi masalahnya… dapur MBG-nya sendiri dikelola oleh instansi-instansi itu juga. Lapor ke DPR? Mereka yang ngawasi anggaran dan kebijakan MBG, bahkan beberapa anggota punya program serupa di dapilnya. Ini kayak minta hakim mengadili dirinya sendiri, And. Mau lapor ke siapa lagi?”
Ferdy: (Menyandarkan punggung di kursi, menggelengkan kepala) “Iya, Sen. Itu paradoks yang bikin pusing. Kita ini jurnalis, terbiasa cari narasumber resmi buat klarifikasi. Tapi dalam kasus MBG, ‘narasumber resmi’ itu justru pihak yang sedang jadi sorotan. Polisi dan TNI memang punya kapasitas teknis buat menyelidiki, tapi ketika mereka juga terlibat dalam rantai pasok MBG—mulai dari pengadaan, pengolahan, sampai distribusi—objektivitasnya pasti dipertanyakan publik. Orang bakal bilang, ‘Ini penyelidikan beneran, atau cuma upaya menyelamatkan nama baik institusi?’ Kita sebagai media juga bingung mau naruh angle pemberitaan di mana.”
Hermansyah: (Meletakkan cangkir kopinya, nada suara tenang tapi tegas) “Sebagai Ketua Pro Jurnalis Media Siber, saya lihat ini bukan sekadar masalah keamanan pangan, tapi krisis kepercayaan institusional yang sistemik. MBG seharusnya jadi simbol kehadiran negara untuk melindungi generasi muda, tapi ketika insiden terjadi, justru institusi negara yang jadi tersangka sekaligus penyidik. Fungsi pengawasan DPR juga tumpul karena banyak anggota dewan yang malah jadi ‘pemilik proyek’ MBG di daerah pemilihan masing-masing. Kalau mereka terlalu keras mengkritik, takut dianggap merusak program andalan pemerintah atau merugikan kepentingan politik sendiri. Akibatnya, rakyat kecil yang kehilangan anak, sementara birokrasi sibuk saling lempar tanggung jawab demi menjaga citra program nasional.”
Andi: (Mengangguk setuju, jari telunjuknya mengetuk meja perlahan) “Tepat sekali ketua, katanya kepada hermansyah. Solusinya bukan lagi soal ‘lapor ke siapa’, tapi bagaimana menciptakan mekanisme pengawasan yang benar-benar terpisah dari eksekutor program. Misalnya, libatkan lembaga independen seperti Ombudsman, KPK, atau organisasi masyarakat sipil yang punya akses penuh ke data pengadaan dan SOP dapur MBG. Tanpa transparansi radikal dan akuntabilitas yang nyata, setiap laporan hanya akan berakhir sebagai formalitas belaka. Dan kita sebagai jurnalis, tugasnya bukan menyudutkan institusi, tapi memastikan suara korban tidak tenggelam dalam hiruk-pikuk pembelaan diri birokrasi.”
Warseno: (Memadamkan rokoknya, tatapannya kembali serius) “Jadi intinya, selama dapur MBG masih berada di bawah kendali institusi yang sama dengan yang bertugas mengusut kasus, keadilan bagi korban akan selalu terasa hambar. Rakyat butuh jawaban, bukan alasan birokratis. Mereka butuh jaminan bahwa anak-anak mereka tidak lagi jadi korban dari sistem yang seharusnya melindungi mereka. Kita nggak bisa cuma diam dan nulis berita biasa-biasa aja.”
Ferdy: (Tersenyum tipis, mengangkat cangkir kopinya) “Setuju, Sen. Mari kita kawal kasus ini dengan jurnalisme yang berani tapi tetap berimbang. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang salah, tapi bagaimana kita memastikan tragedi ini tidak terulang lagi. Ngomong-ngomong, kopi ini udah dingin, mau refill?”
(Hening sejenak. Keempatnya tertawa kecil, menyeruput kopi hangat dalam diam. Di balik candaan sederhana dan secangkir minuman yang menemani rehat mereka, ada ratusan keluarga di Sumut yang sedang menahan tangis dan menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Obrolan santai ini mungkin tidak langsung mengubah kebijakan, tapi setidaknya, ia menjadi pengingat bahwa di balik setiap headline berita, ada nyawa manusia yang menuntut keadilan.)
(**)
About the Author
