2 Mantan Kakam Di Tetapkan Tersangka Korupsi DD Ratusan Juta, DPC PJS Menduga Adanya Bom Waktu Dari Tim Verifikasi Dan Tim Monev Dana Desa

Way Kanan. 𝙅𝙪𝙧𝙣𝙖𝙡𝙡𝙖𝙢𝙥𝙪𝙣𝙜. 𝘾𝙤𝙢, — Pasca penetapan Tersangka kepada Mantan Kepala Kampung Sukajadi dan Kampung Talang Mangga Kecamatan Kasui oleh penyidik Polres Way Kanan beberapa hari yang lalu, Ketua DPC Pemerhati Jurnalis Siber ( PJS ) Way Kanan menyoroti adanya upaya perlakuan tidak adil pada mantan kakam yang mana tim monev dan verifikasi usulan dan pelaporan dana desa seharusnya juga ikut di proses karena ada indikasi kelalaian dalam melakukan fungsi tugas nya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC PJS Way Kanan Hi. Herman Kepada awak media saat berkunjung ke Kantor DPC PJS Way Kanan,Selasa, 11 Juli 2023, Herman mengatakan bahwa seharusnya Tim Verifikasi dan Tim Monev Dana Desa di tingkat Kecamatan pun ikut terlibat dalam kasus ini.

“Menurut analisa saya, seharunya tim Verifikasi dan Tim Monitoring Dana Desa di tingkat Kecamatan harus di periksa juga secara intensif karena mustahil dana desa ini akan di cairkan tanpa adanya persetujuan tim verifikasi dan tim monitoring”, Ujar Herman.

“Kemudian monitoring dan verifikasi sepertinya di lakukan per termin yang artinya sebelum pencairan dan setelah pencairan itu di lakukan monitoring dan evaluasi sehingga seharusnya jika memang ada indikasi penyelewengan harus nya sudah di tindak oleh tim monev itu agar tidak menjadi Bom waktu seperti ini”, Sambungnya.

“Ini seperti Jebakan Batman yang di buat oleh tim monev kepada Kakam karena adanya pembiaran dan kelalaian dalam melaksanakan fungsi tugas nya, untuk itu kami akan meminta kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan juga terkait dengan indikasi kelalaian dalam jabatan atau mungkin turut serta dalam memuluskan aksi Tipikor ini jangan hanya ber fokus pada kerugian negara saja tetapi juga pada Kelalaian dan Pembiaran sehingga berujung pada adanya tindakan Tipikor itu”, Tegas Herman.

“Dalam waktu dekat Kami akan menindaklanjuti persoalan ini ke pihak terkait mulai dari tingkat Kecamatan, Dinas PMK, dan Inspektorat apakah tugas dan fungsi mereka telah dijalankan dengan benar sebagai tim evaluasi monitoring”, Tutup Herman. (𝙅𝙇1)